"Berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas terhadap dana publik, maka para penerima dana memberi penjelasan tentang penggunaan dana tersebut," kata Ghazali Abbas Adan kepada Serambinews.com di Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Sebelumnya, Dr Zaini Abdullah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh dalam debat publik secara terbuka menyatakan telah menyerahkan dana 650 miliar yang merupakan bantuan kepada kombatan GAM.
"Dengan penjelasan gubernur tersebut, bahwa keberadaan dana bantuan kepada kombatan GAM benar adanya. Karena dana itu berasal dari APBA, maka kepada pihak-pihak yang menerima harus dapat mempertanggungjawabkan nasib dari dana itu," tukas Ghazali Abbas, yang duduk di Komite IV DPD RI membidangi keuangan dan anggaran.
Terhadap adanya sinyalemen bahwa dana tersebut tidak jelas penggunaannya, Ghazali Abbas menyebutkan, aparat pebegak hukum harus proaktif menyelidikinya.
Menurut Ghazali Abbas Adan, dana tersebut adalah anggaran negara.
"Satu sen pun harus dipertanggungjawabkan,dan dikelola secara transparan," sebut Ghazali Abbas.
Sekaitan dengan hal itu, Dr Zaini Abdullah semestinya dapat menjelaskan secara transparan atas nama pihak-pihak mana yang menerima dana itu sehingga masyarakat tahu dan aparat negara terkaitpun akan lebih mudah menelusurinya.
"Menurut saya untuk lebih fokus dan terarah KPK harus segera turun tangan berkaitan dengan dana ini, sebagai sebagai wujud nyata keseriusan KPK sebagai instrumen negara menyelamatkan setiap sen uang negara agar memberi manfaat kepada warga negara," demikia Ghazali Abbas Adan.
Sumber : aceh.tribunnews.com
0 komentar:
Post a Comment