Kluetrayanews.com, ACEH - Mantan menteri pertahanan GAM, Zakaria Saman mengaku tak pernah diberitahukan tentang pemberian dana Rp 650 miliar itu untuk pemberdayaan ekonomi para mantan kombatan GAM oleh Gubernur Aceh nonaktif, Zaini Abdullah.
“Lon hana dibie, meu dipeugah pih tan/Saya tak diberi, dikasih tahu pun tidak,” ungkap pria yang kerap disapa Apa Karya ini menjawab Serambi di Banda Aceh, Kamis (12/1).
Calon gubernur Aceh itu dikonfirmasi ulang terkait pertanyaannya tentang keberadaan dana untuk GAM sebesar Rp 650 miliar dalam debat pasangan calon gubernur Aceh tahap II yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Rabu (11/1) malam.
Nada suara Apa Karya meninggi saat Serambi menanyakan kembali apa benar ia tidak menerima kucuran uang tersebut. “Demi Allah, wallah, tallah, meusiringget tan lon teurimong (Satu ringgit pun saya tidak terima). Kalau saya terima, nggak mungkinlah saya menanyakan itu dalam debat di depan orang ramai,” ujarnya berlogika.
Sejenak ia menarik napas, lalu melanjutkan kalimatnya. “Meuseu lam debat nyan tapeugah, ilon hana begini, hana begitu. Haap dibeudoh si jeh, Apa Karya iem, idroen na syit bagian uroe jeh. Meunyo nyan dikheun dikeu ureung rame, peu haba? Ho tameujak? Man kon ka lon peugah, meunyo tapeugot gob, droe teuh beugleh dilee. (Jika dalam debat itu saya berkata, saya tidak begini, tidak begitu.
Lalu ada yang bangun dan bicara, Apa Karya silakan diam, Anda juga pernah menerima bagian. Apa jadinya kalau itu disampaikan di depan orang ramai? Makanya saya bilang, kalau mau memperbaiki orang lain, bersihkan dulu diri kita).”
Ditanya kenapa mengangkat isu ini dalam debat kandidat, Apa Karya mengatakan, keberadaan dana itu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan di kalangan mantan kombatan GAM dan korban konflik.
Menurutnya, selama ini banyak eks kombatan yang mempersoalkan keberadaan dana itu kepada dirinya, selaku mantan menteri pertahanan GAM. “Kombatan GAM demikian sengsara, Rp 650 miliar kalau dibagi rata untuk 30 ribu orang mantan kombatan GAM, maka mendapat lebih Rp 20 juta per orang.
Jadi, saya perlu pertanyakan, ke mana uang itu dipergunakan? Saya dapat informasi banyak yang terima uang itu bukan GAM, padahal uang itu diberikan untuk kesejahteraan mantan kombatan GAM,” ujarnya.
Apa Karya mengaku pertanyaan itu keluar spontan setelah sebelumnya ia mendapatkan pertanyaan dari cagub nomor urut 6, Irwandi Yusuf.
“Jangan sampai ada tuduhan bahwa Apa Karya ikut menikmati dana tersebut. Jadi, pas kali ada pertanyaan Irwandi tentang janji 1 juta rupiah per KK, maka saya tanyakan soal dana Rp 650 miliar itu kepada Doto (Zaini Abdullah). Saya sebagai mantan menteri pertahanan GAM sangat berhak tahu tentang penggunaan dana itu,” ungkap Apa Karya.
Minta usut
Sementara itu, Gubernur Aceh nonaktif, dr Zaini Abdullah meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan dana pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan GAM senilai Rp 650 miliar. Zaini menyebut, anggaran sebesar itu dialokasikan dalam APBA 2013 dalam bentuk sejumlah program dan kegiatan.
Permintaan itu disampaikan Zaini ketika dikonfirmasi Serambi, Kamis (12/1), terkait pernyataannya dalam debat kandidat paslon gubernur Aceh tahap II yang digelar KIP Aceh di Gedung Amel Convention, Banda Aceh, Rabu (11/1) malam.
Seperti diberitakan kemarin, dalam debat itu Zaini Abdullah (cagub nomor urut 4) menyampaikan perihal dana Rp 650 miliar saat menanggapi pertanyaan cagub nomor urut 2, Zakaria Saman (Apa Karya). Menurut Zaini, dana sebesar itu digelontorkan tahun 2013 untuk program peternakan dan perikanan.
“Tapi karena dikelola oleh tangan-tangan yang tidak amanah, maka ini sudah lari ke kantong mereka mungkin, tapi nggak tahu saya,” ujar pria yang kerap disapa Abu Doto ini.
Dikonfirmasi kembali pada Kamis (12/11) siang, Zaini mengatakan, program pemberdayaan ekonomi bagi eks kombatan GAM itu didasarkan atas fakta bahwa masih banyak mantan kombatan GAM yang belum mendapat bantuan dari program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan berbagai lembaga donor pada masa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias (pascatsunami), termasuk pada era Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
“Untuk menjaga dan merawat usia perdamaian Aceh yang masih relatif muda pada saat itu, maka program pemberdaan ekonomi yang pernah dilaksanakan BRA, dilanjutkan kembali pada saat tahun kedua Pemerintah Zikir (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf -red),” ujarnya.
Menurut Zaini, ada banyak jenis program yang dibuat. Misalnya, untuk bidang peternakan, dibuat program pengadaan bibit sapi betina unggul sebanyak 1.300 ekor di Kuta Malaka, Aceh Besar, kemudian pengadaan ayam petelur 100.000 ekor di Blang Bintang, Aceh Besar.
Belakangan, lanjut Zaini, ia menerima laporan kegiatan program pengembangan ayam petelur itu sudah tidak beroperasi lagi. Asetnya Rp 46 miliar jadi telantar.
“Sedangkan program pengembangan anak sapi betina 1.300 ekor, sebagian sudah disalurkan kepada eks anggota GAM, sebagian lagi dijual. Tapi siapa yang menjualnya? Ini yang perlu menjadi tugas inspektorat dan aparat penyidik untuk mencari tahu,” ujar Zaini.
Untuk sektor perikanan, programnya antara lain penyaluran bibit ikan, pengadaan boat tangkap ikan kapasitas 30 grosston, dan lainnya. Boat yang jumlahnya sekitar 30 unit itu sudah dibagi-bagikan kepada kelompok eks GAM, tapi tak merata, sehingga banyak yang complain.
“Pembuatan kapalnya diduga ada yang berkualitas di bawah standar. Nilai kontrak untuk satu unit kapal tangkap ikan bersama pukatnya mencapai miliaran rupiah,” ungkap Doto Zaini. (her/nal)
Sumber : aceh.tribunnews.com
0 komentar:
Post a Comment