Kluetrayanews.com - Menjadi pejabat yang diperoleh dari proses politik seperti kepala desa, anggota dewan, bupati / walikota, gubernur, hingga presiden ternyata tak semudah dibayangkan. Banyak hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dengan hal-hal yang jelimet sejak dari upaya merebut jabatan itu .
Termasuk pula masalah " investasi", mulai dari finansial, tim sukses, hingga strategi politik yang terkadang sulit diprediksi.
Apakah terpilih persoalan selesai?? TIDAK !!! Persoalan muncul mulai dari serangan dan kritikan dari pihak lawan hingga yang datang dari lingkungan para mesin politik ini alias tim sukses.
Saat ini banyak kepala daerah yang setelah terpilih dipusingkan dengan urusan balas budi / jasa kepada tim sukses .
Modusnya tentu dengan berbagai macam cara mulai dari meminta uang , mengangkatnya menjadi KEPALA DINAS, PNS / HONORER, MEMINTA PROYEK, dll.
Soal jatah proyek untuk tim sukses sudah jadi rahasia umum. Ada tim sukses yang berani mengatakan secara terang-terangan bahwa, saya ini tim sukses sehingga harus diberikan proyek atau jabatan tertentu .
Celakanya, masalah jatah proyek atau jabatan untuk tim sukses seperti ini tidak hanya berlangsung sebentar. Tim sukses selalu ingin abadi selama orang yang sudah disukseskannya itu menduduki jabatannya.
Dalam hal merebut jabatan politik tim sukses memang diperlukan. Tapi tugas sejatinya adalah mengantarkan orang yang didukungnya untuk memenangi jabatan yang diperebutkan. Bukan menjadi tim sukses selama orang yang disukseskannya menduduku jabatan yang diperoleh .
Perlu adanya keberanian dari pejabat yang terpilih itu. Karena ketika tim sukses terus " DIPELIHARA " akan sangat berpengaruh terhadap semangat pemberantasan korupsi . Disinilah mulainya KKN. Disadari atau tidak lama kelamaan akan menggurita dan menggerogoti keuangan negara. Para tim sukses abadi ini tekadang tak segan-segan pula menyogok guna mendapatkan paket-paket proyek.
Dalam ilmu sosial dikatakan bahwa, sesuatu yang dilakukan secara wajar kemudian dijadikan sebagai suatau kebiasaan dan pada akhirnya menjadi syarat tertentu dalam melakukan kegiatan bisa disebut sebagai suatu kebudayaan masyarakat. Salah satu contoh terkait adalah budaya sogok / suap .
Memperatkan budaya sogok sepertinya merupakan cikal bakal lahirnya korupsi. Terlebih lagi ketika kebiasaan sogok telah dianggap sebagai suatu hal yang biasa - biasa saja.
Hukum sosial juga ada yang berbunyi "suatu perbuatan yang dilakukan secara berkala dan pada frequensi yang lebih padat akan berubah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat".
Hukum inilah yang mempertegas bahwa budaya korupsi akan menjadi pembenaran karena cikal bakalnya (suap telah dianggap suatu hal yang wajar).
Dengan demikian, kalau tidak ingin kasus korupsi merajalela, maka harus dilakukan pencegahan terhadap seluruh potensi yang menyebabkan lahirnya budaya korupsi. Karena itu seorang pejabat harus membersihkan tim sukses model ini.
Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua warga Aceh yang berada di Provinsi Aceh ataupun di luar Aceh, adakah tim sukses seperti ini yang mulai bergentayangan di bumi Aceh?
Walahualam..! Mengutip pernyataan Mendagri, Gamawan Fauzi ketika melantik salah satu gubernur Sumatra beberapa watu yang lalu, tim sukses sudah berakhir tugasnya setelah orang yang disukseskannya berhasil menduduki jabatannya. Jadi, dalam hal ini jangan ada lagi tim sukses abadi.
Beda halnya dengan yang ada di Aceh, pasca pilkada salah satu kandidat Gubenur terpilih Irwandi Yusuf mengatakan, dia tidak akan melupakan tim suksesnya sampai kapanpun, berkat tim sukses ianya bisa menjabat Gubenur Aceh saat ini ' pungkas nya.
Semoga pejabat daerah yang lain juga tidak melupakan tim suksesnya kala senang maupun susah. (wahdi_d'kofa).
Di kutif dari lama blog nagekeopos.blogspot.co.id
0 komentar:
Post a Comment